Kemenhub Dapat Anggaran Rp 10,44 Triliun, Ini Strategi yang Disiapkan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan anggaran Rp 10,44 Triliun atau 31,26% dari total pagu Rp 33,41 Triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
“Capaian ini meningkat dibanding dengan realisasi anggaran hingga bulan Mei tahun 2022 sebesar 26,47%,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.
Dia mengatakan pihaknya menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan realisasi anggaran hingga akhir 2023, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,27%.
Dengan tetap fokus pada penyelesaian program prioritas dan memastikan hasilnya dapat berdampak positif dan nyata bagi masyarakat.
Adapun sejumlah langkah yang dilakukan di antaranya, yakni meningkatkan kualitas perencanaan dan kedisiplinan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program serta pelaksanaan barang dan jasa, meningkatkan kualitas belanja secara efektif dan efisien (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.
“Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan akan terus diperkuat,” ucap Menhub.
Lebih lanjut, Menhub mengatakan torehan positif lainnya yaitu terkait raihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Mei 2023 Kemenhub, yang melebihi dari target.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan anggaran Rp 10,44 Triliun atau 31,26% dari total pagu Rp 33,41 Triliun.
- Wujudkan Nazar, Denny Cagur Siap Salurkan Beasiswa ke Dapil
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Benahi Sistem Transportasi Nasional, Presiden Bentuk Ditjen Integrasi & Multimoda di Kemenhub
- Terbukti Korupsi Proyek Kereta Api, 2 Mantan Kepala Balai KA Ini Divonis Penjara Sebegini
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024